Pada bulan januari 2018 lalu, publik dikejutkan
dengan kasus penipuan dan penggelapan perusahaan penyelenggara perjalanan haji
plus umrah oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL), yang kemudian polisi menetapkan
dua tersangka, yakni H Aom Juang Wibowo selaku direksi dan stafnya, Ery
Ramdani.
Kapolda Jawa Barat (jabar), Irjen Pol Agung Budi
Maryoto mengatakan kasus ini bermula dari banyakya laporan dari para calon
jemaah yang telah membayar kepada perusahaan tersebut untuk umrah, namun tak
kunjung diberangkatkan. Polisi kemudian menggelar penyelidikan atas laporan
tersebut. Kapolda jabar membeberkan, PT SBL diduga memegang uang dari pendaftar
haji plus dengan biaya Rp 110 juta per orang telah dihimpun sebanyak Rp 12,87
miliar. ( selesai penukilan, sumber: m.liputan6.com )
![]() |
| Calon jamaah umroh melalui travel SBL saat melapor ke Mapolres Lamongan, Jumat, (2/2/2018). (Ardiyanto/TIMES Indonesia) |
Bagaimana terealisasikan perlindungan konsumen
dalam hal ini? Sebelumnya, apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen
adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak
konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukan tanda harga
sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah
orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk
digunakan sendiri ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Upaya perlindungan konsumen di tanah air
didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan
arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan
tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen benar-benar memiliki pijakan
yang benar-benar kuat.
1. Asas
perlindungan konsumen. Berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 2, ada lima
asas perlindungan konsumen.
a. Asas
manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas
keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secaa adil
c. Asas
keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dana pemerintah dalam arti material maupun
spiritual.
d. Asas
keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan kesalamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan
e. Asas
kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
Tujuan dari perlindungan konsumen sendiri
sebagaimana yang tertera dalam UU perlindungan konsuumen adalah
a. Meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi harga diri.
b. Mengangkat
harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian
barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan
pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen.
d. Menciptakan
system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hokum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendaatkan informasi.
e. Menumbuhkan
kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan
kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Beberapa hak konsumen antaraa lain yaitu hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barrang dan/atau jasa,
serta hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan. Disamping hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi "persaingan curang".
di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.
di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.
Saat ini perlindungan konsumen sangat
diperhatikan oleh masyarakat, khususnya jemaah haji dan umroh yang resah akan
travel penyelenggara ibadah umroh yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi
jemaahnya (konsumennya). Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat
terbagi menjadi dua hal, yaitu:
a. Adanya
perlindungan hukum preventif, adalah sebuah bentuk perlindungan yang mana
masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan keberatan atau menyampaikan
masukan ide, sebelum keputusan dari pemerintah berbentuk definitive (sudah
pasti)
b. Bentuk
perlindngan hukum represif, maksudnya sebuah perlindungan hukum untuk dijadikan
cara menyelesaikan sengketa.
Negara memberikan perlindungan kepada
masyarakat nya dengan upaya memberikan hak-hak yang bisa didapatkan oleh warga Negara,
sehingga tidak ada hak-hak yang merasa dihilangkan. Dalam sebuah jurnal yang
ditulis oleh R. La Porta dengan judul financial economics, memberikan
penjelasan bahwa Negara memberikan
perlindungan melalui dua sifat, yakni dengan sifat pencegahan (prohibitied) dan
sifat hukuman (sanction). Contoh perlindungan yang bersifat pencegahan yakni
dengan membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman yakni
dengan menegakkan peraturan. Adapun proses perlindungan hukum yang nyata melalui
institusi-institusi penegak hukum, diantaranya adalah Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (non-ligitasi).
Keinginan untuk menunaikan salah satu ibadah wajib ini mendorong banyak orang untuk menabung dalam waktu yang tidaklah sebentar, sementara disisi lain sebagian orang melihat hal ini sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan banyak agen perjalanan atau travel agency yang menyediakan jasa berupa paket perjalanan wisata religi atau yang biasa disebut dengan sebagai paket perjalanan haji atau umrah. Di satu sisi hal ini membantu memenuhi kebutuhan religi orrang lain, namun jga diiringi dengan keinginan mengambil keuntungan yang berujung pada lahirnya sistem pemasaran atau marketing
Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan,, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Sebagai pelanggan, adanya hak-hak perlindungan sebagai konsumen (jemaah umrah) sangatlah diperhatikan sebagai bentuk kepuasan untuk jemaah yang akan menunaikan ibadah haji ataupun umrah.
Bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh jemaah, yakni: kesehatan, asuransi jiwa, perlindungan kecelakaan, pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan beribadah. Jemaaah akan merasa bahwa dirinya akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Namun dalam proses pelaksanaan asuransi, masih ada travel yang belum memakai jasa asuransi, yang seharusnya didapatkan oleh jemaah.
setiap informasi dari kementrian terkait travel penyelnggara perjalanan ibadah umrah, dipastikan agar sampai ke masyarakat, terkhusus di bagian pedesaan yang ada di daerah-daerah yang saat ini hanya dipanggil perwakilan saja perkecamatan sehingga informasi tidak menyeluruh terkait perjalanan ibadah umrah baik itu memilih travel dan lain sebagainya sehingga informasi yang didapatkan bisa sama. Dikarenakan pada faktanya saat ini mendapati bahwa kurangnya publikasi, sehinngga tidak banyak informasi yang didapati jemaah umrah.
#amanbertransaksi
Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan,, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Sebagai pelanggan, adanya hak-hak perlindungan sebagai konsumen (jemaah umrah) sangatlah diperhatikan sebagai bentuk kepuasan untuk jemaah yang akan menunaikan ibadah haji ataupun umrah.
Bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh jemaah, yakni: kesehatan, asuransi jiwa, perlindungan kecelakaan, pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan beribadah. Jemaaah akan merasa bahwa dirinya akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Namun dalam proses pelaksanaan asuransi, masih ada travel yang belum memakai jasa asuransi, yang seharusnya didapatkan oleh jemaah.
setiap informasi dari kementrian terkait travel penyelnggara perjalanan ibadah umrah, dipastikan agar sampai ke masyarakat, terkhusus di bagian pedesaan yang ada di daerah-daerah yang saat ini hanya dipanggil perwakilan saja perkecamatan sehingga informasi tidak menyeluruh terkait perjalanan ibadah umrah baik itu memilih travel dan lain sebagainya sehingga informasi yang didapatkan bisa sama. Dikarenakan pada faktanya saat ini mendapati bahwa kurangnya publikasi, sehinngga tidak banyak informasi yang didapati jemaah umrah.
#amanbertransaksi
