Senin, 19 November 2018

Perlindungan Konsumen dalam Praktik Travel Umroh di Indonesia

Pada bulan januari 2018 lalu, publik dikejutkan dengan kasus penipuan dan penggelapan perusahaan penyelenggara perjalanan haji plus umrah oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL), yang kemudian polisi menetapkan dua tersangka, yakni H Aom Juang Wibowo selaku direksi dan stafnya, Ery Ramdani.
Kapolda Jawa Barat (jabar), Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan kasus ini bermula dari banyakya laporan dari para calon jemaah yang telah membayar kepada perusahaan tersebut untuk umrah, namun tak kunjung diberangkatkan. Polisi kemudian menggelar penyelidikan atas laporan tersebut. Kapolda jabar membeberkan, PT SBL diduga memegang uang dari pendaftar haji plus dengan biaya Rp 110 juta per orang telah dihimpun sebanyak Rp 12,87 miliar. ( selesai penukilan, sumber: m.liputan6.com )
Calon jamaah umroh melalui travel SBL saat melapor ke Mapolres Lamongan, Jumat, (2/2/2018). (Ardiyanto/TIMES Indonesia)

Bagaimana terealisasikan perlindungan konsumen dalam hal ini? Sebelumnya, apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen benar-benar memiliki pijakan yang benar-benar kuat.
1.      Asas perlindungan konsumen. Berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.
a.       Asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b.      Asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen  dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secaa adil
c.       Asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dana pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
d.      Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan kesalamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e.       Asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
Tujuan dari perlindungan konsumen sendiri sebagaimana yang tertera dalam UU perlindungan konsuumen adalah
a.       Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi harga diri.
b.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
c.       Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d.      Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendaatkan informasi.
e.       Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f.       Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Beberapa hak konsumen antaraa lain yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barrang dan/atau jasa, serta hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Disamping hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi "persaingan curang".
di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.
Saat ini perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh masyarakat, khususnya jemaah haji dan umroh yang resah akan travel penyelenggara ibadah umroh yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi jemaahnya (konsumennya). Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat terbagi menjadi dua hal, yaitu:
a.       Adanya perlindungan hukum preventif, adalah sebuah bentuk perlindungan yang mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan keberatan atau menyampaikan masukan ide, sebelum keputusan dari pemerintah berbentuk definitive (sudah pasti)
b.      Bentuk perlindngan hukum represif, maksudnya sebuah perlindungan hukum untuk dijadikan cara menyelesaikan sengketa.
Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat nya dengan upaya memberikan hak-hak yang bisa didapatkan oleh warga Negara, sehingga tidak ada hak-hak yang merasa dihilangkan. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh R. La Porta dengan judul financial economics, memberikan penjelasan bahwa  Negara memberikan perlindungan melalui dua sifat, yakni dengan sifat pencegahan (prohibitied) dan sifat hukuman (sanction). Contoh perlindungan yang bersifat pencegahan yakni dengan membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman yakni dengan menegakkan peraturan. Adapun proses perlindungan hukum yang nyata melalui institusi-institusi penegak hukum, diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-ligitasi).
Keinginan untuk menunaikan salah satu ibadah wajib ini mendorong banyak orang untuk menabung dalam waktu yang tidaklah sebentar, sementara disisi lain sebagian orang melihat hal ini sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan banyak agen perjalanan atau travel agency yang menyediakan jasa berupa paket perjalanan wisata religi atau yang biasa disebut dengan sebagai paket perjalanan haji atau umrah. Di satu sisi hal ini membantu memenuhi kebutuhan religi orrang lain, namun jga diiringi dengan keinginan mengambil keuntungan yang berujung pada lahirnya sistem pemasaran atau marketing
Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan,, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara  menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Sebagai pelanggan, adanya hak-hak perlindungan sebagai konsumen (jemaah umrah) sangatlah diperhatikan sebagai bentuk kepuasan untuk jemaah yang akan menunaikan ibadah haji ataupun umrah.
Bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh jemaah, yakni: kesehatan, asuransi jiwa, perlindungan kecelakaan, pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan beribadah. Jemaaah akan merasa bahwa dirinya akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Namun dalam proses pelaksanaan asuransi, masih ada travel yang belum memakai jasa asuransi, yang seharusnya didapatkan oleh jemaah.
setiap informasi dari kementrian terkait travel penyelnggara perjalanan ibadah umrah, dipastikan agar sampai ke masyarakat, terkhusus di bagian pedesaan yang ada di daerah-daerah yang saat ini hanya dipanggil perwakilan saja perkecamatan sehingga informasi tidak menyeluruh terkait perjalanan ibadah umrah baik itu memilih travel dan lain sebagainya sehingga informasi yang didapatkan bisa sama. Dikarenakan pada faktanya saat ini mendapati bahwa kurangnya publikasi, sehinngga tidak banyak informasi yang didapati jemaah umrah.

#amanbertransaksi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Perlindungan Konsumen dalam Praktik Travel Umroh di Indonesia

Pada bulan januari 2018 lalu, publik dikejutkan dengan kasus penipuan dan penggelapan perusahaan penyelenggara perjalanan haji plus umrah o...